Sejarah

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Banten merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkedudukan di Provinsi Banten. BP-PAUD dan Dikmas dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Untuk menjalankan amanat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat Nomor 358/MPK.C/MK/2016 yang menyatakan kesediaan menerima pengembalian/pengalihan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (UPTD BPKB) di seluruh Indonesia menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beralihnya 22 UPTD BPKB tersebut, maka terjadi pula pengalihan 640 orang PNS Provinsi pada UPTD BPKB menjadi PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan pengalihan PNS tersebut telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Agustus 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2016. Dari 22 UPTD yang dialihkan ke pusat terdapat satu provinsi yang tidak beralih, yakni Provinsi DKI Jakarta. Hal ini karena DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota, maka urusan yang ada di kabupaten/kota dan provinsi menjadi satu sehingga BPKB masih berada di bawah provinsi. Beralihnya BPKB ke pemerintah pusat, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang berisi perubahan nomenklatur BKPB menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas).  Bertambahnya 21 BP-PAUD dan Dikmas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan akan menambah daya untuk mempercepat meningkatkan layanan dan kualitas PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada setiap Provinsi di Indonesia.

Dengan beralihnya BPKB ke pemerintah pusat, maka terjadi pula pengembalian/ pengalihan aset Provinsi ke pemerintah pusat. Dari 21 provinsi yang mengembalikan/ mengalihkan asetnya ke pusat terdapat 1 (satu) Provinsi yang tidak mengembalikan/ mengalihkan asetnya ke pusat yaitu Provinsi Banten. Hal ini karena pada 20 provinsi, aset yang dikembalikan/dialihkan ke pusat merupakan aset pusat yang dihibahkan pada saat pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara Provinsi Banten merupakan Provinsi yang

dibentuk dari pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga aset-aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berada di Provinsi Banten akan tetapi berada di Provinsi Jawa Barat.